Bengkulu, 15 Oktober 2026 – Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (FH UNIB), menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Rekonstruksi Hukum Perdata Nasional di Era Transformasi Digital: Tantangan dan Arah Pembaruan Hukum” pada Kamis (15/10/2026). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Internasional 1, Gedung Laboratorium Moot Court FH UNIB, dengan menghadirkan akademisi dan pakar hukum untuk membahas tantangan serta arah pembaruan hukum perdata nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Kegiatan ini menjadi forum akademik strategis untuk mengkaji relevansi dan kecukupan kerangka hukum perdata nasional dalam merespons perkembangan teknologi, termasuk penggunaan AI dan algoritma dalam kehidupan masyarakat, hubungan hukum, serta pembentukan dan pelaksanaan kontrak digital. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan sivitas akademika mengenai kebutuhan pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengesampingkan kepastian hukum, perlindungan hak, dan prinsip-prinsip fundamental hukum perdata.
Acara dibuka dengan sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang menyampaikan pesan inspiratif mengenai pentingnya pengembangan ilmu hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat dan transformasi digital. Seminar ini juga menjadi ruang bagi sivitas akademika untuk memperkuat pemahaman kritis terhadap persoalan hukum kontemporer serta mendorong kontribusi akademik dalam perumusan arah pembaruan hukum nasional.
Seminar menghadirkan tiga narasumber kompeten dari bidang keahlian yang beragam. Narasumber pertama, Prof. Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H., AIIArb., FCIArb., Guru Besar Hukum Perdagangan Internasional Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, membahas arah pembaruan hukum kontrak di era digital. Materi yang disampaikan mencakup persoalan penentuan waktu terjadinya kesepakatan dalam kontrak digital serta relevansi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian yang dibentuk dengan bantuan AI. Pembahasan ini menyoroti pentingnya kejelasan mengenai proses pembentukan kesepakatan dan kedudukan prinsip-prinsip hukum kontrak dalam menghadapi perkembangan teknologi.
Narasumber kedua, Dr. Siti Yuniarti, S.H., M.Hum., Kepala Departemen Hukum Bisnis sekaligus Kepala Program Studi Sarjana Hukum Bisnis BINUS University, menguraikan isu perlindungan data pribadi dan tanggung jawab hukum dalam pemanfaatan AI sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan (decision-making tools). Pembahasan difokuskan pada akses dan pemrosesan data digital yang tersedia secara publik dan diperoleh secara sah, serta pentingnya memastikan bahwa penggunaan data tersebut tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Aspek tanggung jawab hukum juga menjadi perhatian penting, khususnya ketika penggunaan AI menimbulkan risiko terhadap hak dan kepentingan subjek data.
Selanjutnya, Prof. Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Ekonomi dan Bisnis, Kekayaan Intelektual (HKI), serta Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, membahas urgensi reformulasi hukum perdata nasional dengan meninjau perkembangan hukum perdata Belanda, khususnya Nieuw Burgerlijk Wetboek. Selain itu, beliau mengangkat persoalan perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan dengan bantuan AI serta kedudukan AI sebagai instrumen dalam proses penciptaan. Materi ini menegaskan perlunya kajian hukum yang cermat untuk menentukan batas perlindungan, atribusi hak, dan pertanggungjawaban hukum dalam perkembangan kreativitas berbasis teknologi.
Jalannya seminar dipandu oleh Huriyah Raih Cita, S.H., M.Kn., selaku moderator, yang mengarahkan diskusi agar berlangsung secara sistematis dan interaktif. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang mendapat sambutan antusias dari dosen dan mahasiswa yang hadir. Berbagai pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan mencerminkan tingginya perhatian peserta terhadap implikasi hukum penggunaan AI, perlindungan data pribadi, perkembangan kontrak digital, serta tantangan perlindungan kekayaan intelektual di era transformasi digital.
Melalui penyelenggaraan seminar nasional ini, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan ilmu hukum yang kritis, progresif, dan responsif terhadap perubahan sosial serta kemajuan teknologi. Forum ini diharapkan dapat memperkaya perspektif akademik dan menjadi kontribusi konstruktif bagi pengkajian serta perumusan arah pembaruan hukum perdata nasional yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital, dengan tetap berlandaskan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak hukum.(Kontributor : Huriyah Raih Cita, S.H., M.Kn, Poto : Andrian)
