ENGGANO – Tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (FH UNIB) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, pada Juli dan Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan fungsionaris adat dan aparatur pemerintahan di Enggano tentang Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
Kegiatan diikuti Paabuki selaku pemimpin adat tertinggi Enggano, ketua-ketua suku, kepala desa dari enam desa, yaitu Banjar Sari, Meok, Apoho, Malakoni, Kaana, dan Kahyapu, serta Camat Enggano. Tim pengabdian diketuai Susi Ramadhani, S.H., M.H., dengan anggota Stevri Iskandar, S.H., M.H., dan Hafidza Zia, S.H., M.H., serta melibatkan mahasiswa.
Kegiatan ini dilatarbelakangi berlakunya KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sejak 2 Januari 2026. Pasal 2 KUHP mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat, sepanjang perbuatannya tidak diatur dalam KUHP. Namun, menurut PP Nomor 55 Tahun 2025, pengakuan tersebut memerlukan identifikasi dan dokumentasi hukum adat yang kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah. Bagi masyarakat Enggano yang hukum adatnya sebagian besar masih bersifat lisan, persyaratan ini perlu dipahami sejak awal agar hukum adat tidak tertinggal dalam proses pengakuan.
Kegiatan dilaksanakan dalam dua tahap. Pada Juli 2026, tim memberikan penyuluhan tentang konsep hukum yang hidup, kedudukan hukum adat setelah berlakunya KUHP, serta kriteria dan tata cara penetapannya menurut PP Nomor 55 Tahun 2025. Peserta juga diajak memahami perbedaan antara pelanggaran adat yang perbuatannya sudah diatur dalam KUHP dan pelanggaran adat yang belum diatur. Pada Agustus 2026, tim mendampingi peserta mengidentifikasi dan mendokumentasikan norma adat Enggano dengan menggunakan instrumen identifikasi yang disusun tim.
Ke depan, FH UNIB siap mendampingi masyarakat Enggano dalam menyusun dokumen inventarisasi hukum adat dan naskah akademik sebagai bahan penyusunan peraturan daerah. Kegiatan ini didanai PNBP Universitas Bengkulu Tahun 2026 melalui skema Pengabdian Pembinaan Fakultas Hukum, dan menjadi wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi FH UNIB dalam memperkuat akses masyarakat adat terhadap informasi hukum.




















