Bengkulu — Pusat Kajian Hukum Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil dan Terluar, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (FH UNIB), menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pemetaan Isu Hukum Laut, Pesisir, dan Pulau Terluar di Provinsi Bengkulu: Identifikasi Kesenjangan Regulasi dan Tata Kelola” pada Kamis, 5 November 2026, di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara akademisi dan instansi terkait untuk menghimpun pengalaman lapangan, mengidentifikasi persoalan pengelolaan wilayah laut, serta memetakan kebutuhan penelitian yang dapat mendukung penyusunan kebijakan di Bengkulu.
Diskusi dipimpin sekaligus dimoderatori oleh Dr. Ema Septaria, S.H., M.H., dengan Arimbi Fajari Furqon, S.H., M.H. dan M. Ilham Adepio, S.H., M.H., sebagai notulis serta Anggota Peneliti Alfindo Andry Saputra dan Hafizah Nurul Izzati. Peserta berasal dari unsur pengawasan kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Pangkalan TNI Angkatan Laut Bengkulu, Polairud, Unit Karantina, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta akademisi FH UNIB yaitu Prof. Dr. Iskandar, S.H., M.H. dan Ahmad Wali, S.H., M.H.
Dalam pengantarnya, Moderator menekankan pentingnya masukan dari instansi yang berhadapan langsung dengan persoalan kelautan. Pusat kajian membutuhkan data dan pengalaman lapangan agar agenda penelitian yang dikembangkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan. Adapun hasil temuan awal pada pemetaan problematika berdasarkan hasil FGD ialah sebagai berikut:
Konflik Ruang Tangkap dan Kepatuhan Perizinan
Kepatuhan terhadap perizinan dan kelengkapan dokumen kapal menjadi salah satu perhatian peserta. Perwakilan instansi menyampaikan bahwa masih terdapat nelayan yang belum melengkapi persyaratan administrasi. Pendampingan pengurusan dokumen dan sosialisasi dinilai perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan.
Diskusi juga menyoroti konflik antara nelayan tradisional dan pengguna kapal semi modern, terutama ketika kegiatan penangkapan berlangsung di perairan dekat pantai. Pengalaman penanganan konflik di wilayah Mukomuko dan Ipuh menunjukkan perlunya pendalaman mengenai penggunaan alat tangkap, pembagian ruang penangkapan, serta pelaksanaan mediasi antarkelompok nelayan.
Terdapat perbedaan keterangan peserta mengenai penggunaan dan klasifikasi alat tangkap. Karena itu, pemeriksaan spesifikasi alat dan data kejadian menjadi kebutuhan penting sebelum rekomendasi dirumuskan.
Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Ekosistem
Cuaca ekstrem turut menjadi perhatian dalam pembahasan pengawasan laut dan keselamatan nelayan. TNI AL menyampaikan keterbatasan kemampuan sarana patroli dalam menghadapi gelombang tinggi, sedangkan KSOP menjelaskan pemanfaatan informasi cuaca dan penerbitan maklumat pelayaran untuk mendukung keselamatan.
Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai juga dibahas karena berkaitan dengan kelancaran akses pelayaran. Sejumlah pilihan penanganan disampaikan sebagai bahan kajian lebih lanjut, termasuk pengerukan dan penataan aktivitas di kawasan pelabuhan.
Pada aspek lingkungan, peserta mengangkat perlindungan penyu di Enggano, kerusakan terumbu karang, serta hubungan antara konservasi dan praktik masyarakat setempat. Pembahasan menegaskan kebutuhan pendalaman aspek hukum, ekologis, dan sosial sebelum menentukan langkah penanganan.
Sementara itu, Unit Karantina memaparkan persoalan persyaratan pengiriman, kesehatan dan mutu produk, serta kendala akses pengujian yang dihadapi pelaku usaha, termasuk UMKM perikanan.
Mendorong Penelitian dan Kerja Sama
FGD turut membuka pembahasan mengenai kerja sama pertukaran data, penelitian, dan pendidikan antara FH UNIB dan instansi terkait. Sejumlah perwakilan menyampaikan dukungan awal terhadap pengembangan kegiatan bersama.
Hasil diskusi menjadi bahan bagi pusat kajian untuk menyusun agenda penelitian dan usulan tindak lanjut. Pengumpulan data resmi, verifikasi perbedaan keterangan, serta kajian pembagian kewenangan menjadi kebutuhan yang mengemuka. Melalui kegiatan ini, FH UNIB berupaya memperkuat kontribusi akademik dalam menjawab persoalan hukum laut dan tata kelola pesisir Bengkulu.












