Bengkulu, 12 November 2026. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (FH UNIB), melalui Bagian Hukum Pidana, menggelar Seminar Nasional bertema “Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP dan KUHAP Nasional” pada Kamis (12/11), di Ruang Internasional 1 FH UNIB. Kegiatan ini menghadirkan dua akademisi hukum pidana sebagai narasumber dan menargetkan partisipasi 120 peserta dari kalangan dosen serta mahasiswa.
Seminar ini diselenggarakan untuk membahas arah pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua regulasi tersebut menjadi bagian penting dari perubahan hukum pidana nasional, sehingga perlu dipahami oleh kalangan akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum.
FH UNIB menghadirkan Prof. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., Guru Besar dan pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (FH UMJ), serta Prof. Dr. Rena Yulia, S.H., M.H., Guru Besar bidang Hukum Pidana Adat dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Diskusi dipandu oleh Mutiara Nora Peace Hasibuan, S.H., M.H., dosen Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat FH UNIB.
Dalam pengantarnya, moderator Mutiara Nora Peace Hasibuan menyampaikan bahwa tema seminar relevan dengan perubahan hukum pidana yang sedang dihadapi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pembaruan regulasi perlu diikuti dengan perubahan cara berpikir, budaya hukum, dan praktik penegakan hukum agar tujuan pembaruan dapat diwujudkan.
“Tema ini menjadi sangat relevan mengingat Indonesia telah memasuki babak baru pembaruan hukum pidana melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Berlakunya KUHP dan KUHAP Nasional merupakan tonggak baru dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Namun, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana perubahan regulasi tersebut dapat diwujudkan dalam praktik penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia,” ujarnya.
Mutiara juga mengangkat pertanyaan mengenai kesiapan seluruh unsur penegak hukum dalam merespons perubahan tersebut. Menurutnya, pembaruan hukum perlu menyentuh aspek penerapan dan pola pikir agar perubahan aturan tidak berhenti pada tataran normatif. Pertanyaan itu menjadi salah satu landasan diskusi untuk melihat hubungan antara substansi regulasi dan pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana.
Melalui seminar nasional ini, FH UNIB membuka ruang pertukaran gagasan antara narasumber, dosen, dan mahasiswa mengenai tantangan penerapan KUHP dan KUHAP Nasional. Pembahasan diharapkan dapat memperluas pemahaman peserta terhadap perubahan hukum pidana serta mendorong kajian kritis mengenai penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.
Kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi akademik FH UNIB dalam mengikuti perkembangan hukum nasional. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengembangan kajian hukum pidana di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
