Profil

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu berdiri pada tanggal 31 Maret 1982 bersamaan dengan berdirinya Universitas Bengkulu melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982. Pada saat didirikan Universitas Bengkulu mempunyai 5 (lima) fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pertanian. Dewasa ini Universitas Bengkulu telah memiliki 7 (tujuh) fakultas yaitu dengan dibukanya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Fakultas Teknik.

Pada saat Universitas Bengkulu berdiri, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu mempunyai mahasiswa semester III yang merupakan phasing-in dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarak Bengkulu (UNSEB). Waktu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dipimpin oleh Dekan yaitu Bapak M. Hidjazie Kartawidjaja, S.H. Dosen Senior Fakultas Hukum UGM dan Mantan Dekan Fakultas Hukum UGM selama dua periode yang diperbantukan di Fakultas Hukum sebagai realisasi kerjasama antara Universitas Bengkulu dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) atas prakarsa Gubernur Bengkulu Soeprapto. Selain itu untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar, beberapa sarjana dari UGM yang bekerja pada intansi pemerintah di Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, diantaranya dari Pemda Tingkat I Bengkulu adalah Bapak Amaludin, S.H., Bapak Bachtiar Hosen, S.H., dan Ibu RS. Lestari, S.H.; dari Kejaksaan adalah Bapak Haili Toha, S.H. dan Bapak Azi Ali Tjasa, S.H.; dari Pengadilan Negeri adalah Bapak Soenjoto, S.H. dan Bapak Ahmad Basri, S.H.; dan dari Kanwil Departemen Penerangan Bapak Drs. Minim Abbas, S.H.; direkrut ikut membantu sebagai dosen tidak tetap di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Penentuan jurusan dan struktur organisasi masing masing fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0218/O/1992 tanggal 22 Juni 1982, di mana Fakultas Hukum untuk Program S1 mengasuh bidang studi Ilmu Hukum Dasar. Dalam perkembangan lebih lanjut berdasarkan SK Mendibud No. 17/O/1993 jo SK Mendikbud No. 325/U/1994, seluruh Fakultas Hukum di Indonesia termasuk Fakultas Hukum Universitas Bengkulu hanya memiliki satu program studi, yaitu Program Studi Ilmu Hukum, serta diberi kebebasan kepada setiap fakultas hukum untuk mengembangkan program kekhususan yang sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perguruan tinggi masing-masing.

Untuk mengikuti dan menyesuaikan SK Mendikbud RI No. 17/O/1993 jo SK Mendikbud No. 325/U/1994 tersebut Fakultas Hukum Universitas Bengkulu kemudian membuka empat program kekhususan, yaitu Hukum Perdata dan Ekonomi; Hukum Administrasi Negara dan Ketatanegaraan; Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat, dan Hukum dan Dinamika Masyarakat. Perkembangan selanjutnya berdasarkan SK Rektor Universitas Bengkulu No. 881/J.30.P/PP/1997 pada Tahun Akademik 1997/1998 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu hanya mempunyai tiga program kekhususan, yaitu Hukum Perdata dan Ekonomi; Hukum Administrasi Negara dan Ketatanegaraan; Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Statuta Universitas Bengkulu Nomor 111/O/2004, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu memiliki 3 (tiga) Bagian, yaitu Bagian Hukum Administrasi Negara, Bagian Hukum Perdata, dan Bagian Hukum Pidana.